pukul 10.33
PBB: Hentikan Perjanjian Suaka dan Migrasi dengan Libya
Di Libya, para migran dan pengungsi terus menjadi korban “pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan meluas” yang dilakukan dalam “skala besar dan tanpa hukuman,” termasuk kasus penyiksaan dan kerja paksa. Hal ini dikecam oleh kepala hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Volker Türk, di hadapan Dewan PBB. Libya adalah tujuan dan titik transit bagi para migran, yang pada bulan Desember 2023 berjumlah lebih dari 706.000 orang di negara tersebut, yang sebagian besar masuk melalui Mesir, Niger, Sudan atau Chad. Situasi tempat tinggal orang-orang ini “tidak manusiawi,” tegas Türk, yang berbicara tentang “perdagangan manusia, penyiksaan, kerja paksa, pemerasan, kelaparan dalam kondisi penahanan yang tidak dapat ditoleransi. Pengusiran massal. Penjualan manusia, termasuk anak-anak.”
Para migran di Libya, tegasnya, adalah korban pelanggaran yang “dilakukan dalam skala besar, dengan impunitas”. Sejak April 2023, dinas keamanan Libya telah melakukan penangkapan massal dan pengusiran ribuan orang, termasuk mereka yang memiliki visa yang sah, karena Uni Eropa dan negara-negara anggotanya memberikan “tekanan yang semakin meningkat” untuk membendung migrasi melintasi Mediterania. Pemindahan dari daerah perbatasan ke tempat-tempat penahanan di Libya barat, termasuk Bir el-Ghanam dan Ghout el-Shaal, yang berada di bawah kendali Dinas Pengawasan Migrasi Ilegal, dan ke pusat penahanan Assa, yang dijalankan oleh penjaga perbatasan Libya di bawah Kementerian Dalam Negeri, juga umum terjadi. Di pusat-pusat Bir el-Ghanam dan Assa, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah mengonfirmasi “kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan buruk”. Pelanggaran yang meluas ini terjadi pada saat “ujaran kebencian dan tindakan rasisme terhadap migran” meningkat di Libya, termasuk kampanye disinformasi daring yang menyerukan “pengusiran semua warga Afrika sub-Sahara.” Volker Türk meminta masyarakat internasional untuk meninjau dan, jika perlu, “menangguhkan” kerja sama mengenai suaka dan migrasi dengan pihak berwenang yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
