Aturan berdasarkan dekrit
Inilah jalan yang ingin ditempuh kaum kiri, setelah mengkritiknya dengan keras: pemerintahan yang berjalan dengan dekrit dan dengan menggunakan Pasal 49.3. Secara de facto mengabaikan Parlemen, dalam sebuah Republik yang, meskipun semi-presidensial, masih memiliki dan tidak dapat tidak memiliki – seperti yang diingat oleh beberapa konstitusionalis – landasan parlementer, yang diperkuat oleh hasil pemilihan ini. Mélenchon, dalam sebuah wawancara kemarin, berbicara terbuka tentang hal itu: peningkatan SMIC, revisi aturan pensiun bagi mereka yang lahir sebelum tahun 68, dapat dilakukan dengan dekrit; tetapi Mélenchon adalah ekspresi dari kaum kiri radikal, yang tidak meremehkan keputusan, bahkan dengan mengorbankan kesan otoriter. Olivier Faure, sekretaris Sosialis, juga menyatakan dirinya dengan cara yang sama: “Apa yang dilakukan dengan Pasal 49.3 dapat dicabut dengan Pasal 49.3”. Untuk isu-isu lain, ide Faure adalah menemukan mayoritas “kasus per kasus”. Di balik layar, aliansi tersebut, melalui Johanna Rolland, seorang sosialis yang bertanggung jawab atas negosiasi Front, tengah menjajaki “kaum Macronian sayap kiri”: “Kami jelas, tetapi kami tidak sektarian,” kata Rolland.
Kekuasaan Presiden
Front tampaknya melupakan kekuatan tanda tangan tandingan, yang tidak sepenuhnya “formal”, “seremonial”, dari seorang Presiden Republik yang sangat menginginkan beberapa tindakan tersebut – misalnya pada jaminan sosial. Risikonya adalah bahwa kurangnya rasa hormat terhadap sintaksis kelembagaan yang mendorong Prancis untuk mengisolasi Marine Le Pen akan menodai setidaknya niat Front populaire.
Para pendukung Macronian melihat ke arah kanan
Bahkan di pusat, gagasan untuk menciptakan koalisi minoritas sedang diupayakan. Beberapa anggota parlemen – dan hampir pasti Gabriel Attal – terus bekerja untuk koalisi yang luas, yang akan menyatukan kaum sosialis dan ekologis di sayap kiri. Yang lain lebih suka aliansi, di sayap kanan, dengan Républicains, yang mungkin disukai Macron sendiri untuk memberikan tanggapan politik kepada 10,5 juta pemilih yang memilih Rassemblement nationale. “Negara ini tidak condong ke sayap kiri,” kata Benjamin Haddad, yang terpilih kembali di Paris, sambil melihat jumlah anggota Assemblée. “Dengan bekerja sama dengan Républicains dan menghormati independensi masing-masing, kita dapat menciptakan blok pusat yang akan menjadi yang pertama di Assemblée nationale.” Ini juga merupakan pilihan yang lebih disukai untuk Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin (terpilih kembali berkat penarikan kandidat Nfi), Menteri Ekonomi Bruno Le Maire (bukan kandidat), dan Menteri Kesetaraan Gender Aurore Bergé (yang menang melawan Rn dan Kiri dalam kontes tiga arah). Ensemble dan Lr dapat mengandalkan, saat ini dan tanpa memperhitungkan kandidat independen, pada 213 deputi.
Waktu hampir habis
Namun waktu terus berjalan, bahkan bagi Macron. Setelah Majelis mulai bekerja, pemerintahan Attal bisa jatuh karena mosi sensor. Namun, bahkan dalam kasus ini, keinginan untuk menghindari konvergensi politik antara kanan dan kiri bisa saja menang. Namun, setidaknya ada satu berkas yang mendesak: yaitu anggaran publik. Pada hari Selasa pertama bulan Oktober, undang-undang keuangan harus disajikan, yang sudah siap pada tingkat teknis, tetapi tidak pada tingkat politik yang tidak dapat – tidak dapat – ditangani oleh Pemerintah saat ini. Ini bukan sekadar langkah formal: prosedur pelanggaran yang dibuka oleh Komisi UE mengharuskan defisit Prancis kembali ke jalur yang baik. Intinya, “penghematan” sebesar 20 miliar harus ditemukan. Macron sendiri tidak mampu menunggu terlalu lama dan tidak dapat mengambil risiko anggarannya ditolak: itu akan membuka fase ketidakpastian kelembagaan yang besar, karena dalam kasus ini aturan perlindungan tidak ada.
Memuat…
